Pengamat Minta Pemerintah Waspadai Dampak Sistemik Terkait Kasus Asabri

Kegagalan tata kelola investasi pada dua perusahaan asuransi BUMN, yaitu Jiwasraya dan juga Asabri yang mana disebut mencapai nominal puluhan triliun rupiah ini disebut oleh pengamat dapat berdampak sistemik. Pemerintah juga diminta membuat aturan baru yang mana memasukkan industry asuransi dalam skema penyelamatan.

Pengamat Minta Pemerintah Waspada

PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau Asabri sekarang ini dirundung kerugian yang diduga mencapai angka yang fantastis, yaitu Rp. 10 Triliun. Hal itu disebabkan karena pengelolaan investasi yang berupa saham yang mana mengalami penurunan nilai.

Kartika Wirjoatmodjo, Wakil Menteri BUMN, menduga bahwa persoalan penurunan nilai investasi ini sudah cukup lama dan sekarang tengah diselidiki oleh BPKP (Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan). Sementara itu, pakar investasi, Irvan Rahardjo, mengatakan sebagai perusahaan asuransi sosial yang dimiliki oleh negara seharusnya Asabri tak perlu berinvestasi saham. Sebab, tak ada kewajiban Asabri untuk memberikan return yang besar pada pemegang manfaatnya.

“Saya juga nggak tahu motif kenapa mereka mau main di investasi itu. Karena sebelumnya Asabri tidak bersifat komersil, sehingga tak seharusnya bermain saham yang spekulatif. Karena pendapatan mereka kan dari APBN,” kata Irvan dilansir dari BBC Indonesia Selasa (14/1). Paling tidak ada 13 investasi saham POIN4D yang mana sempat dimiliki oleh Asabri. Namun data Bursa Efek Indonesia per tanggal 13 Januari 2020 menunjukkan 8 dari 13 buah saham itu memberikan return yang negative.

Bahkan menurut Irvan, belasan investasi saham tersebut juga masuk ke daftar cekal dikarenakan dianggap tak kredibel oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan). “Ada ketentuan dalam aturan OJK tentang batas maksimal investasi untuk tiap jenis instrument dan harus punya rating yang baik juga,” tambahnya lagi.

Kegagalan investasi ini, dari pengamatan Irvan yang juga terjadi pada Jiwasraya sampai akhirnya merugi besar dan gagal membayarkan pada para nasabahnya ini berdampak sangat buruk dan harus ditinjau. “Dalam kasus Jiwasraya kan mereka mungkin sudah menjanjikan high return pada pemegang polisnya, jadi harus mencari investasi yang juga memberikan high return juga,” ungkapnya.

Namun menurut Irvan apa yang terjadi di dua perusahaan asuransi milik BUMN ini tidak lepas dari kendornya pengawasan pemerintah dan juga lemahnya penegakan hukum. “Sekalipun sudah ada peraturan, namun penegakannya masih lemah,” tukasnya lagi.

Dan karena persoalan ini lah kepercayaan public pada perusahan asuransi milik negara ini bisa saja melorot sangat rajam dan kemungkinan besar beralih ke asuransi swasta dikarenakan dianggap lebih memberikan jaminan. Tidak Cuma itu saja, Irvan pun memprediksi kalau masalah Jiwasraya dan Asabri ini tidak kunjung diselesaikan. Dan ini bisa menimbulkan dampak sistemik kepada sejumlah perusahaan asuransi yang lainnya.

“Saat ini di beberapa perusahaan asuransi swasta mengalami surrender yakni nasabah besar menarik polis asuransi mereka. Ini yang bisa berdampak sistemik karena ada efek domino. Yang harus diwaspadai adalah saat menebus polis itu, pihak asuransi dalam keadaan tak punya likudiyas karena sudah ditanambkan ke saham,” sambungnya lagi. Karena itu lah ia menyarankan pemerintah, dalam hal ini, KSSK (Komite Stabilitas Sistem Keuangan) membuat atiran baru yang memasukkan industry asuransi dalam bagian skema penyelamatan keuangan yang mana berdampak sistemik. “Selama ni asuransi tak pernah mereka perhitungkan dalam simulasi memperkirakan system keuangan yang mana berdampak sistemik,” tukasnya yang memprediksi masa depan asuransi ini.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *